PERUBAHAN PENERIMAAN DAERAH DAN PERANAN PENDAPAT ASLI
DAERAH
Pengkajian kerangka regulasi yang ada
dan merekomendasikan penyempurnaan kerangka tersebut guna mendukung prioritas
pembangunan dan pembiayaan infrastruktur Penyusunan strategi pembangunan dan
pembiayaan infrastruktur ini diharapkan dapat menghasilkan peta pembangunan
infrastruktur yang jelas di masa yang akan datang sehingga pemerintah mempunyai
dokumen yang lengkap terhadap pembangunan infrastruktur.
Oleh karena itu, ruang lingkup dari
penyusunan strategi ini mencakup seluruh aspek potensi ekonomi wilayah
Indonesia Timur sebagai rumusan strategis pembangunan infrastruktur nasional,
baik berdasarkan subsektor jenis infrastruktur dan maupun tipologi kewilayahan
dengan basis pendekatan potensi. Penyusunan strategi pembangunan dan pembiayaan
infrastruktur kawasan timur Indonesia diharapkan dapat menghasilkan Master Plan
di bidang infrastruktur yang akan mendukung skenario pembangunan era baru
ekonomi Indonesia di masa yang akan datang. Master Plan ini diharapkan dapat
memuat berbagai data dan informasi mengenai pembangunan dan pembiayaan
infrastruktur berdasarkan skala prioritas pembangunan dan regulasi yang
mendukung arah pembangunannya.
Cerminan pembangunan infrastruktur
nasional adalah pembangunan infrastruktur di tiap wilayah atau propinsi di
Indonesia. Perkembangan pembangunan infrastruktur di masing-masing pulau di
Indonesia memperlihatkan perbedaan yang cukup berarti. Dominasi pembangunan
infrastruktur sangat ditentukan oleh kondisi geograsfis dan demografis dari
suatu wilayah.
Dominasi infrastruktur ini dapat
mencerminkan pula tingkat aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Perkembangan
pembangunan infrastruktur untuk masing-masing pulau yang ada di Indonesia. Hal
ini pula yang menjadi hambatan pembangunan infrastrukrur Kawasan Timur
Indonesia.
Pada hal sejatinya jika Indonesia ingin
percepatan mencapai kemajuan maka pendekatan potensi atau potential approach
yaitu potensi yang mendorong tumbuhnya komoditas unggulan, hendaknya menjadi
komintmen kuat terhadap pembangunan infrstruktur kawasan timur Indonesia.
Sebagaimana kita ketahui bahwa daerah
Kalimantan Selatan sebagaimana daerah Kalimantan umumnya yang merupakan salah
satu pulau terbesar yang ada di wilayah negara kita. Tingkat kepadatan
pendudukanya relative rendah sehingga tidak dimungkinkan untuk melakukan
pendekatan demographic dalam perencanaan pembangunan infrastukturnya.
Dengan jumlah penduduk yang mendiami
wilayah ini hanya sebesar 6% dari total penduduk Indonesia, maka akan berdampak
pada aktivitas ekonomi yang ada di wilayah ini. Kondisi semacam ini merupakan
kondisi tipikal wilayah Indonesia Timur. Karenanya diperlukan langkah potential
approach atau pendekatan potensial untuk pembangunan infrastrukturnya
Komoditas yang menjadi unggulan untuk
wilayah ini adalah sektor pertambangan dan galian, sub sector perkebunan dan
subsektor kehutanan. Ketiga sektor ini memberikan sumbangan besar bagi
pendapatan nasional.
Dengan demikian terdapat pandangan
berbeda mengenai pola perencanaan bahwa berdasarkan jumlah penduduk atau
pendekatan demografik, aktivitas ekonomi unggulan yang tidak memerlukan banyak
infrastruktur, maka akibatnya adalah persentase pembangunan infrastruktur di
pulau ini lebih rendah dibandingkan pulau Jawa dan Sumatera.
Dilihat dari infrastruktur transportasi,
pelabuhan laut lebih mendominasi dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini
sangat wajar dengan kondisi geografis dari Kalimantan yang lebih banyak rawa
dibandingkan dengan daratannya yang memungkinkan sektor pelabuhan laut dan
lalulitas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan lebih berkembang
dibandingkan dengan transportasi darat.
Pembangunan jalan di pulau ini masih
relative rendah bila dibandingkan dengan luas wilayah pulau ini. Hal ini sangat
signifikan sekali dengan jumlah kendaraan yang berada di wilayah ini hanya
sebesar 5,8% dari jumlah kendaraan yang ada di Indonesia. Hal ini pula yang
menyebabkan rendahnya tingkat mobilitas dan tingginya biaya transportasi
sehingga wilayah ini kehilangan daya saingnya dalam menarik investasi.
Pandangan keliru juga terdapat pada
subsektor pertanian tanaman pangan dan pengairan. Dapat kita temukan fakta
bahwa irigasi tidak menjadi salah satu fokus pembangunan infrastruktur karena
wilayah ini bukan sebagai lumbung padi tetapi lebih cenderung pada komoditas
kehutanan dan perkebunan.
Pada pada sisi lain kitapun memehami
betul bahwa kondisi wilayah ini sangat dimungkinkan membangun jaringan irigasi
guna menjadikan Kalimantan sebagai lumbung padi. Kita dapat belajar dan
membandingkan kondisi wilayah ini dengan kondisi Vietnam yang petaninya lebih
unggul dari petani kita bahkan tanpa proteksionisme perdagangan.
Saat ini akses masyarakat Kalimantan
terhadap air bersih, hanya sebesar 44% yang dapat menikmati air bersih
sedangkan sisanya belum mendapatkan akses terhadap air bersih.
Ini merupakan salah satu permasalahan
yang harus menjadi perhatian, karena bila kondisi tersebut dibiarkan maka akan
berdampak pada tingkat kesehatan dari masyarakat di Kalimantan. Bagaimana kita
bisa mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan mampu bersaing secara
global bila tingkat hiegenitas masih rendah. Oleh karena itu akses terhadap air
bersih perlu langkah prioritas pembangunan infrastrukturnya.
Demikian pula dengan subsektor
telematika dan ketenagalistrikan perlu berpacu dengan irama pertumbuhan yang
berkembang dengan pesat. Hal ini sejalan dinamika dan aktivitas dari masyarakat
di pulau Kalimantan.
Pembukan lahan menjadi lahan pertanian
yang notabene terjadi perubahan fungsi seringkali memicu kotroversi yang
kontraproduktif, hendaknya dipelajari kembali dengan seksasama agar tidak
terdapat resistensi pembangunan hanya sekadar penolakan emosional, namun
sebaliknya kehilangan informasi berharga tentang potensi ekonomi yang mempunyai
keunggulan tertentu.
Akhirnya kita juga mengapeal akan
pentingnya kesadaran tentang pembangunan infrastruktur berkaitan dengan upaya
strategis percepatan pertumbuhan ekonomi, hendaknya secara nyata mengurangi
hambatan birokratis di semua lini baik pada tingkat pemerintah pusat maupun
pada tingkat pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten.
0 komentar:
Posting Komentar